BALIKPAPAN, IKNPOST | Pemerintah provinsi Kalimantan Timur berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor salah satunya melalui pajak. Namun untuk sektor ini di duga mengalami kebocoran, terkait dengan itu DPRD Kaltim menerima laporan.
“Kami menerima banyak laporan mengenai rendahnya kepatuhan sejumlah perusahaan terhadap pajak daerah. Kalau sektor tambang dan sawit tidak patuh, potensi pendapatan daerah bisa bocor terus. Ini harus jadi perhatian. Kami minta Komisi II ikut turun langsung ke lapangan.” tegas wakil ketua DPRD Kaltim Ekti Emanuel saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Wilayah Balikpapan, Rabu (04/06/2025).
Yenni Eviliana selaku pimpinan rombongan menyampaikan hal yang sama.” Optimalisasi pendapatan pajak merupakan kunci memperkuat kemampuan fiskal Kaltim, apalagi menjelang kebutuhan besar menyambut IKN. Kita tidak bisa hanya andalkan dana transfer pusat. Pajak daerah harus dikelola dan dicontrol dengan serius,” tegasnya.
Disisi lain pihak Bapenda Kaltim menjelas kondisi dan dinamika dilapangan, misalnya tren positif antusiasme masyarakat untuk program relaksasi pajak. Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengakui ada
tantangan dalam menertibkan sektor-sektor strategis yang kerap sulit disentuh pihaknya.
” Pendekatan pelayanan masih jadi kunci, tapi kita juga butuh dukungan kebijakan untuk menindak yang tidak patuh,” ujar
Banggar DPRD Kaltim menyatakan bahwa hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk pembahasan anggaran perubahan dan RAPBD tahun 2026. Fokusnya tidak hanya pada peningkatan target pajak. tetapi juga reformasi dalam sistem kontrol dan transparansi PAD.(QR/ADV/DPRD Kaltim)
About The Author
