SAMARINDA.IKNPOST | Pada tahun 2023 Kalimantan Timur memiliki pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,2, angka itu tertinggi di Kalimantan dan diposisi ke 3 nasional. Keberhasilan itu tidak mencerminkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah ini, terutama antara Kabupaten Mahakam Ulu yang mencatat IPM terendah di angka 69,59 dan Kota Samarinda dengan IPM tertinggi 82,32.
“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tingginya IPM provinsi belum menyentuh semua daerah secara merata,” ujar Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud
Menurut Hasanuddin Mas’ud, pentingnya langkah konkret untuk mendorong pemerataan pembangunan manusia, agar capaian tidak hanya terpusat di kota . Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hama ini menyorot juga
kontradiksi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi dan angka kemiskinan yang masih bertahan di angka 6,11 persen pada 2023. Dengan PDRB per kapita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, kondisi ekonomi Kaltim seharusnya sudah mampu menekan angka kemiskinan lebih rendah. Sayangnya kemiskinan ekstrem masih mencapai 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan.
“Kita butuh strategi pembangunan yang efektif dan terukur untuk menekan kemiskinan, bukan sekadar angka PDRB tinggi,” kata Hamas.
Upaya pemerintah provinsi selama ini masih kurang tepat sasaran, karena itu perlu evaluasi mendalam agar dana yang dikeluarkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Menurutnya perlu akses DPRD Kaltim dalam memantau program pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Saat ini, DPRD hanya memiliki wewenang untuk verifikasi awal dan rekapitulasi usulan kegiatan yang diinput ke dalam program SIPD.
” DPRD perlu memiliki otoritas lebih dalam mengawasi perkembangannya. Transparansi sangat diperlukan, terutama agar DPRD bisa melihat perkembangan usulan yang diajukan. Kendati tidak memiliki hak untuk memverifikasi ulang, monitoring tetap menjadi bagian penting dari peran kami,” jelasnya lagi
Kesuksesan pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi.Namun juga kemampuan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan. “Keberhasilan pembangunan Kaltim harus dilihat secara menyeluruh, meliputi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Kita berharap melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, pemerintah provinsi dapat mengutamakan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.,” pungkasnya (ADV/QR/DPRD Kaltim)
About The Author
K