SAMARINDA, IKNPOST | Salah satu program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan wakil gubernur Seno Aji adalah Pendidikan gratis atau gratispol. Implementasi Progam gratispol tersebut di bahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (21/4/2025) bersama Dinas Pendidikan provinsi Kaltim dengan komisi IV DPRD Kaltim, RDP juga membahas Persiapan PPDB tahun ajaran 2025/2026 dan Progres Sarana, Prasarana dan fasilitas Satuan pendidikan serta program Dinas Pendidikan tahun 2026.
Rapat yang bagus ini sayangnya tidak bisa diikuti secara utuh oleh para wartawan yang biasa meliput di DPRD Kaltim, pasalnya rapat yang tidak membahas rahasia negara dinyatakan tertutup untuk kalangan jurnalis. Media ini pada awalnya menanyakan ke Pengamanan Dalam (PAMDAL) DPRD Kaltim. Apakah rapat tertutup?. Sang pamdal menyatakan tertutup berdasarkan informasi staf komisi IV. Kemudian media ini kembali menanyakan alasan rapat dilakukan tertutup sedangkan yang dibahas adalah program unggulan gubernur yaitu gratispol. Media ini kembali meminta pamdal untuk menyampaikan pada staf komisi IV agar memberitahukan pada pimpinan rapat bahwa wartawan berkeinginan meliput kegiatan rapat tersebut.Sekitar 2 menit kemudian staf komisi IV memberitahukan pada media ini bahwa wartawan boleh masuk.
Secara terpisah media ini sempat pula menanyakan hal itu pada anggota komisi IV DPRD Kaltim.
” Benar, tertutup, sekarang sudah di buka,”ujar Sadi’ah Mas’ud sambil mempersilakan media ini untuk masuk
Ketika ditanya alasan rapat sempat tertutup, politisi Partai Golkar ini hanya berkomentar singkat ” Adalah yang dibicarakan,” katanya singkat
Untuk diketahui Komisi IV melakukan RDP bersama Disdikbud Kaltim pada Senin (21/4/2025) di Gedung E DPRD Kaltim dimulai pukul 14.30 Wita, rapat sempat molor 30 menit. Rapat di pimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba dan dihadiri sejumlah anggota komisi IV seperti Fuad Fakhruddin, H.Agus Aras dan Syaharias Mas’ud. Sedang Plt.Kepala Disdikbud Kaltim.
H.Baba menjelaskan bahwa RDP ini cukup kompleks. Selain soal alokasi anggaran pendidikan, tapi juga bagaimana distribusinya bisa menjawab tantangan pendidikan di Kaltim
” Salah satu sorotan utama adalah sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai perlu evaluasi. Sistem zonasi seringkali menimbulkan ketimpangan di lapangan. Kami banyak menerima aspirasi dari masyarakat soal zonasi ini. Jadi harus ada solusi agar akses pendidikan tetap adil dan tidak mempersulit siswa,” ujar H.Baba usai RDP kepada awak media.
Politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) ini menerangkan bahwa pihaknya akan bicara dengan orang nomor satu di pemerintahan kaltim terkait dengan program gratispol, tentang sekolah swasta, polanya nanti bagaimana. Misal di Balikpapan masih mengcover hanya 51 persen. Kalau Pesantren adanya vertikal, langsung ke Kementerian Agama. Namun juga masih masuk di dalam program Gratispol, selama itu warga Kaltim tetap masuk
” Nanti saya akan berkomunikasi dengan Kadis dulu biar lebih jelas. Termasuk ke Gubernur terkait anggaran, tetapi yang jelas insya Allah bisa berjalan. Tapi ya tidak mungkin kita bisa langsung 100 persen. Tahun ini untuk SMA dan SMK yang kita fasilitasi untuk pakaian itu hanya kelas 10 saja. Itu yang baru masuk. Nanti tahun depan 10 dan 11. Tahun depannya lagi berkelanjutan,” ujarnya. (QR/ADV/DPRD Kaltim)
About The Author
K