SAMARINDA, IKNPOST | Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat sorotan tajam, terutama terkait dengan adanya kesenjangan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Ahkmed Reza Fachlevi minta Pemprov Kaltim agar memperhatikan kebutuhan infrastruktur. Pasalnya ada ketimpangan pembangunan infrastruktur dan lemahnya reformasi birokrasi. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Kalimantan Timur
“ Persoalan ini juga pernah saya sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, saat saya menjadi juru bicara Fraksi Gerindra, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029, Senin (2/6/2025) lalu,” ujar Reza belum lama ini.
Dijelaskan Reza bahwa sekitar 80 persen kegiatan ekonomi di Kaltim masih terpusat di lima wilayah utama, namun di daerah lainya masih tertinggal. Untuk itu perlunya pemerintah provinsi Kaltim melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal seperti Mahakam Ulu (Mahulu).
“Pembangunan tidak merata berdampak terjadinya kesenjangan antarwilayah. Jalan, jembatan, irigasi hingga sistem drainase perlu diperluas ke wilayah pinggiran untuk membuka akses dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, yang pada ujungnya dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat,” tegas Reza. (QR/ADV/DPRD Kaltim)
About The Author
