SAMARINDA,IKNPOST | Wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno berpendapat bahwa, anggaran untuk perkebunan rakyat di daerah ini masih kecil, karena itu pemprov Kaltim diminta pemberian bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat bisa lebih dimaksimalkan
“ Harusnya ini diberi perhatian lebih. Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal. Jadi saya kira pemprov perlu mengalokasikan anggaran untuk itu,” tegas Agiel.
Politisi senior PDI Perjuangan itu memberikan usulan kepada Pemprov Kaltim agar program pemberian bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat bisa lebih dimaksimalkan. Menurut Dia, bantuan pemerintah selama ini cenderung lebih besar diberikan ke perkebunan besar. Pemda harusnya juga bisa memberikan perhatian yang sama ke perkebunan rakyat, perkebunan yang dikelola rakyat juga mendapat kesejahteraan.
Agiel menambahkan, meski tiap tahunnya Pemprov Kaltim selalu menganggarkan untuk bantuan di sektor perkebunan melalui APBD, namun anggaran untuk mereka yang menjalankan perkebunan rakyat terbilang minim. Dia meminta hal seperti ini harus diperhatikan oleh Pemprov Kaltim.
Mengapa perusahaan perkebunan selalu mendapatkan bantuan besar, karena status lahan yang masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya.
” Kita mendorong organisasi perangkat daerah di Pemprov Kaltim juga bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita meminta OPD bisa cermat dan teliti untuk menetapkan status lahan perkebunan masyarakat,” pungkasnya. (QR/ADV/DPRD Kaltim)
About The Author
K