

SAMARINDA,IKNPOST | Hingga hari ini persoalan listrik dan air bersih masih momok bagi masyarakat Kalimantan Timur, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Data DPMPD Kaltim Tahun 2022 mencatat 841 desa dari jumlah itu ada 199 desa belum teraliri listrik.
” Persoalan listrik dan air bersih harus diperjuangkan dan dijadikan prioritas. Walaupun demikian, keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat kedua bagian penting itu kerap kurang perhatian di pemerintah provinsi Kaltim,”kata anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin pada wartawan baru baru ini
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa intervensi ke PLN karena statusnya BUMN. Namun koordinasi tetap dilakukan pemprov Kaltim. Persoalan
kondisi geografis dan infrastruktur menjadi salah satu alasan. Untuk mengatasi persoalan listrik untuk di pedesaan ini perlu adanya terobosan. Misalnya mendorong Perusda ketenagalistrikan untuk menjadi solusi jangka pendek dan menengah di tengah persoalan penerangan yang cukup krusial.
“ Perlu membangun pembangkit listrik tenaga surya yang kemudian disalurkan ke pemukiman warga dan penerangan jalan. Biaya perawatan bisa dengan iuran warga yang ditetapkan sesuai kesepakatan dengan tidak saling memberatkan,” tuturnya.
Untuk persoalan air bersih, Baharuddim Muin mengusulkan agar Pemprov dan Pemda kabupaten/kota berkoordinasi untuk program pemenuhan air melalui mata air atau pengelolaan air sungai melalui sharing pembiayaan APBD.(QR/ADV/DPRD Kaltim).