SAMARINDA, IKNPOST | Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait Pungutan pajak dan retribusi yang dikenakan kepada warung sekolah di Kota Samarinda, keluhan itu disampaikan warga ke Agus Suwandy Anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan (dapil) kota Samarinda.
“Warung-warung sekolah ini merupakan usaha kecil yang mendukung kebutuhan siswa dan guru. Beban pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi keluhan utama yang dirasakan memberatkan,” ujar Agus Suwandy
Politisi Gerindra ini mempertanyakan relevansi kebijakan itu dengan lingkungan pendidikan. Agus berpendapat bahwa, pungutan pajak terhadap usaha kecil seperti warung sekolah dapat memengaruhi keberlanjutan usaha yang berkontribusi pada ekosistem pendidikan.
“Saya akan meminta klarifikasi dari Wali Kota Samarinda dan dinas terkait untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menekan pengelola usaha kecil,” katanya
Dia menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim setiap tahun mengalokasikan bantuan keuangan besar untuk Kota Samarinda, dengan nilai rata-rata mencapai Rp500-600 miliar. Agus menyayangkan, jika kebijakan daerah seperti pajak warung sekolah justru menciptakan beban bagi masyarakat kecil.
“Dengan bantuan sebesar itu, seharusnya ada kebijakan yang lebih berpihak pada usaha mikro, terutama yang mendukung pendidikan,” katanya
Agus meminta adanya peninjauan ulang atas kebijakan tersebut. Pemerintah daerah diharap memberikan penjelasan yang transparan dan memastikan aturan pajak sejalan dengan prinsip keadilan.Agus berharap keluhan masyarakat dapat direspons cepat oleh pemerintah kota dan memberikan kepastian bahwa, kebijakan pajak yang diterapkan tidak menambah beban bagi usaha kecil seperti warung sekolah.
“Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini proporsional dan tidak memengaruhi usaha kecil yang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan,” tuturnya.(ADV/QR/DPRD Kaltim).
About The Author
