SAMARINDA, IKNPOST | Pemerataan akses kesehatan yang layak masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur (Kaltim). Sebagian besar warga Kalimantan Timur di daerah terpencil belum mendapatkan layanan maksimal.Kondisi ini mendapat perhatian serius Anggota DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai bahwa, permasalahan itu perlu menjadi prioritas penanganan, karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga di wilayah jauh dari pusat kota.
Menurut Sayid, persoalan tersebut diketahui dirinya saat melaksanakan reses . Masyarakat menyampaikan aduan sekaligus aspirasi seperti, kurangnya fasilitas kesehatan, misalnya Posyandu di daerah padat penduduk maupun di wilayah terpencil. Kondisi ini dikeluhkan warga di Kota Samarinda yang merupakan daerah pemilihan (dapil)
Sayid berpendapat, Posyandu yang memadai merupakan komponen penting dalam upaya menurunkan angka stunting dan malnutrisi yang menjadi isu serius. “Banyak warga di RT-RT tertentu mengeluhkan ketiadaan atau minimnya Posyandu di lingkungan mereka, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi,” jelasnya pada wartawan belum lama ini
Dia memberi contoh seperti di daerah Bantuas dan Samarinda Utara yang masih membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan fasilitas Posyandu.Ketersediaan Posyandu bukan hanya untuk layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mengurangi prevalensi stunting. “Kita harus memastikan anak-anak kita tumbuh sehat tanpa harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapat layanan kesehatan,” katanya.
Politisi kelahiran Samarinda 03 April 1982 ini, tidak hanya serius menyikapi persoalan kesehatan di perkotaan, juga komitmen kepedulian terhadap akses kesehatan di daerah perbatasan seperti Mahakam Ulu (Mahulu). ” Layanan kesehatan yang layak adalah hak semua warga, tidak hanya yang tinggal di kota-kota besar. Fasilitas kesehatan di Mahulu harus bisa setara dengan yang ada di kota besar,agar masyarakat tidak harus menempuh perjalanan jauh,” katanya lagi. (ADV/QR/DPRD Kaltim)
About The Author
K