SAMARINDA, IKNPOST | Sejak dilantik September 2024 lalu, DPRD Kalimantan Timur hingga hari ini belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Belum terbentuknya AKD ini kabarnya karena belum ada kesepahaman dan kesepakatan Partai Golkar dengan Partai Gerindra.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, M. Husni Fahruddin menepis informasi tersebut. “Nggak ada (Isu Golkar dan Gerindra), harusnya isunya misalnya dengan PDI-P,” ujar Husni Fahruddin yang disapa akrab Ayub.
Menurutnya, keterlambatan terbentuknya AKD akibat adanya perubahan nomenklatur di Presiden.Kemudian adanya banyak menteri dan wakil menteri yang berubah, sehingga berubah jugalah nomenklatur. “Kita ini berusaha untuk mencarikan bidang yang tepat untuk komisi 1,2,3 dan 4,” jelasnya.
Menurutnya, AKD tidak boleh, tidak seirama dengan pemerintah pusat.Melalui memisahkan bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan bersama Kebudayaan atau Kehutanan bersama Lingkungan Hidup, lantas disepakati dimasukkan ke komisi berapa. Soal itu sudah ada pembicaraan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Jangan sampai pembangunan segala macam itu bertumpuk di Komisi 3 saja ,” katanya.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim menjelaskan bahwa, AKD akan segera terbentuk dalam waktu dekt “Tidak ada kendala lagi, sekitar 5 sampai 10 hari nanti AKD sudah terbentuk dan disahkan dalam rapat paripurna,”ujar Ayub. (ADV/QR/DPRD Kaltim)
About The Author
K